Al-Bara-ah al-Ashliyyah (Kebebasan) – Husein Muhammad

Artikel yang diambil dari web HUSEIN MUHAMMAD, ulama zuhud Indonesia.

Jamal mengambil basis pikiran utamanya dari sebuah doktrin atau kaedah “Al-Bara’ah al-Ashliyyah”. Kebebasan adalah asal, dasar. Ini dikemukakannya pada bab pertama buku pertama “Nahwa Fiqh Jadid”. Dotrin ini bukan hanya berkaitan dengan urusan halal dan haram, sebagaimana sering dipakai dalam kajian fiqh, melainkan juga dengan seluruh kehidupan umat manusia. Manusia, sebagaimana disebutkan al-Qur’an adalah makhluk yang paling terhormat dan unggul sejak awal diciptakan Tuhan. Tuhan memberi keistimewaan itu melalui akal, suatu potensi kemanusiaan yang tidak diberikan kepada ciptaan-Nya yang lain. Dengan potensi itu kehidupan di dunia diserahkan kepadanya. Manusia menjadi khalifah Tuhan (pemimpin) di muka bumi. Manusia, dengan akal itu, bebas menentukan sendiri arah hidup dan kehidupan manusia di muka bumi ini. Dengan akal itu pula manusia dapat mengetahui/mengenal Tuhan dan memahami apa yang baik dan apa yang buruk. Pengetahuan manusia terhadap adanya Tuhan dan kepatuhan kepada-Nya tak memerlukan bantuan/pertolongan siapapun. Jamal menyebut kisah “Hay bin Yaqazhan”, karya klasik Ibnu Thufail. Kisah ini menggambarkan tentang manusia yang sanggup menemukan Tuhan hanya melalui akalnya, tanpa diperlukan bantuan ahli agama. Tetapi pada akhirnya agama sejalan dan tidak bertentangan dengan akal. Kajian ini pada masa klasik menjadi titik perdebatan sengit dalam Teologi. Pada masa lalu dalam sejarah Islam, perbincangan ini ditemukan dalam tema-tema : “Wahyu dan Akal”, atau “Aql dan Naql”. Uraian mengenainya terlalu panjang untuk dikemukakan di sini. Kita tinggalkan dulu perdebatan mengenai dimensi ini.

Terhadap basis akal intelektual ini, gagasan Jamal bukan tanpa landasan teologisnya yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Ia menyebutkan sejumlah teks agama untuk mendukung pikiran dasar ini. “Kebebasan adalah Fitrah”, dan “Islam adalah agama Fitrah”, katanya. “Fithrah Allah Allati Fathara al-Nas ‘alaiha”. Kebebasan adalah cetak biru Tuhan atas setiap manusia. Dengan kata lain : setiap manusia dilahirkan dalam kondisi bersih, asli, bebas. Konstruksi social di luar dirinyalah yang membuatnya jadi berwarna warni.

Jamal kemudian berangkat lebih lanjut untuk melihat doktrin ini dalam konteks pengaturan kehidupan bersama manusia di muka bumi. Ia juga menemukan landasan keagamaan bahwa pada dasarnya segala yang ada di muka bumi ini bebas, boleh atau halal. Ketidakbebasan, pembatasan atau keharaman adalah pengecualian belaka, sesuatu yang aksiden. Sebagai pengecualian, maka ia adalah sedikit sekali. Secara umum ia mengemukakan, batasan-batasan tersebut diberlakukan dalam hal-hal : bentuk peribadatan, barang-barang yang merusak diri tubuh (dharar) dan aktifitas-aktifitas yang melanggar hak-hak dasar manusia : kultus atau menuhankan selain Allah (isyrak/musyrik), penindasan (kezaliman), perendahan martabat dan kesucian tubuh, serta perampasan hak-hak ekonomi. Jamal mengatakan : “Inna Ashl al-Ibahah La yaqtashir ‘ala al-Asy-ya wa al-A’yan, bal Yasymal al-Af’al wa al-Tasharrufat allati Laisat min Umur al-Ibadah. Wa Hiya allati Nusammiha al-‘Adat aw al-Mu’amalat. Fa al-Ash fiha ‘Adam al-Tahrim”. (Prinsip dasar pilihan (kebolehan) tidak terbatas pada barang-barang (seperti makanan, pen.) dan benda-benda, tetapi juga meliputi tingkah-laku dan tindakan-tindakan selain urusan ibadah. Kita menyebutnya adat-istiadat, tradisi-tradisi dan pergaulan social).

Para ahli fiqh sebenarnya mengakui kaedah ini. Mereka mengungkapkan dalam redaksi yang beragam : “Al-Ashl fi al-Asy-ya al-Ibahah”, (pada dasarnya segala sesuatu adalah boleh), “Al-Ashl fi al-Mu’amalat al-Ibahah” (pada dasarnya dalam bidang relasi/transaksi social adalah boleh), Al-Ashl Bara-ah al-Dzimmah”,(pada dasarnya manusia bebas dari kesalahan/asas presumption of innocent), “al-Ashl fi al-Tasharrufat al-Ibahah” dan sebagainya. Meski demikian, mereka acap mengabaikan kaedah-kaedah ini. Mereka lebih senang dan memilih menggunakan kaedah yang sebaliknya : Yakni “Sadd al-Dzari’ah” (menutup pintu/peluang bagi terjadinya keburukan/bahaya). Ini merupakan mekanis hukum guna membatasi, mengontrol dan proteksionistik. Dengan kaedah ini mereka seakan-akan melihat bahwa segala hal, baik makanan maupun perilaku dan relasi antara manusia adalah buruk, membahayakan, mengancam, atau paling tidak, patut dicurigai, dikhawatirkan atau diduga membahayakan. Seakan-akan tak ada lagi yang halal. Imam al-Ghazali mengkritik cara melihat seperti ini dengan mengatakan :

“orang bodoh mengira bahwa yang makanan yang halal telah hilang. Jalan ke arahnya tertutup, sehingga (sumber hidup) yang baik hanyalah air dan rumput-rumput di padang tandus. Selainnya telah dicemari oleh tangan-tangan kotor dan transaksi-transaksi yang merusak. Padahal tidaklah demikian)”.

Di bawah cara pandang seperti itu, para ahli fiqh kemudian memproduksi secara besar-besaran hukum-hukum yang melarang, mengharamkan, membatasi, mengontrol dan memproteksi tingkah-laku manusia, baik secara individu maupun sosial. Produk-produk ini jauh lebih banyak daripada produk-produk hukum yang membolehkan, menghalalkan, membebaskan, memberikan pilihan dan membuka lebar ruang bergerak, kreatifitas dan inovasi masyarakat manusia. Dalam waktu yang sama mereka juga memproduksi sebaliknya : mewajibkan atau mengharuskan melakukan ini dan itu. Mereka, misalnya, mengharamkan keterbukaan tubuh perempuan sekaligus mewajibkan mereka memakai hijab, cadar dan sejenisnya. Mereka melarang mengucapkan “Selamat Natal” kepada teman-teman yang beragama Nasrani. Ini merupakan cara pandang negative terhadap manusia. Hanya karena identitas sosial atau agamanya, ia sudah dianggap buruk, salah atau musuh. Tak dapat dielakkan jika hal ini pada gilirannya melahirkan, bukan hanya stagnasi (kemandegan) peradaban Islam dan kaum muslimin, melainkan juga sangat berpotensi mengkriminalisasi dan memusuhi manusia (orang lain, liyan), mereduksi dan mencabut hak-hak dasar mereka. Jamal al-Banna mengatakan betapa jauhnya pandangan para fuqaha ini dengan gagasan dan cara pandang Tuhan dan Nabi. Hari ini, kita seringkali menemukan di media public tentang fatwa-fatwa keagamaan yang lebih banyak menggunakan perspektif “Sadd al-Dzari’ah” di atas. Contoh yang hangat, tubuh perempuan harus ditutup rapat, berjilbab/berhijab, karena berpotensi mengundang pelecehan dan kekerasan seksual dan dalam arti umum menimbulkan fitnah (kekacuan social). Perempuan juga dilarang keluar rumah sendirian atau bekerja malam hari, atau bahkan berpartisipasi di ruang public/politik, dengan menggunakan alasan yang sama. Ini, menurut Jamal, adalah fatwa-fatwa yang lucu sekaligus menyedihkan. Kenyataan ini juga banyak ditemukan di negeri kita dalam waktu beberapa tahun belakangan ini. Misalnya soal fatwa MUI: “Label Halal”, dan yang paling dahsyat adalah “Haramnya Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme”, dan lain-lain. Kebijakan hukum untuk membatasi hak-hak manusia semacam itu, bahkan tidak hanya dikonstruksikan melalui fatwa lembaga-lembaga keagamaan, melainkan juga oleh kebijakan-kebijakan Negara, misalnya tentang UU Pornografi dan kebijakan-kebijakan diskriminatif yang diproduksi di daerah-daerah. (Baca; Laporan Komnas Perempuan : Atas Nama Otonomi Daerah ; Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara Bangsa). Betapa sempitnya hidup di bumi manusia ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *